Polda Bali menetapkan 21 tersangka dalam 18 kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU sejak pertengahan Oktober 2026. Dalam operasi ini, polisi menyita total 753 liter BBM serta membongkar modus ilegal berupa pembelian solar subsidi menggunakan barcode untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
DENPASAR, bali.saatini.com - Menyikapi fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak pertengahan Oktober 2026, Polda Bali bergerak cepat melakukan penindakan tegas.
Hasilnya, sebanyak 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam 18 perkara dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dengan total barang bukti disita mencapai 753 liter BBM.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Bali, Kombes Pol. Wisnu Prabowo, menegaskan bahwa penindakan ini menyasar berbagai praktik ilegal, mulai dari penimbunan hingga penjualan kembali dengan harga selangit di atas ketetapan resmi pemerintah.
"Subsidi yang diberikan pemerintah merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan menghambat tujuan pemberian subsidi tepat sasaran," tegas Wisnu dalam konferensi pers di Denpasar, Sabtu (17/10/2026).
satu di antara belasan kasus yang diungkap pada Oktober 2026 menyasar pria berinisial IS, warga Tabanan. Tersangka IS diduga kuat menyalahgunakan solar bersubsidi di kawasan Gerokgak, Tabanan, dengan barang bukti sekitar 300 liter solar.
Dalam menjalankan aksinya, IS memanfaatkan barcode resmi kendaraan untuk membeli solar bersubsidi berulang kali, lalu memindahkannya ke jerigen untuk dijual kembali demi meraup keuntungan pribadi.
Dari tangan IS, penyidik menyita sejumlah barang bukti operasional:
Atas perbuatannya, IS dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah. Ia terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Kombes Pol. Wisnu Prabowo menjelaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran, jumlah BBM, serta besaran keuntungan yang dikeruk pelaku.
Pelanggaran Skala Kecil yiatu warga yang baru pertama kali melanggar dalam skala kecil, polisi mengedepankan pembinaan terpadu bersama Pertamina, BPH Migas, dan pemda. Pelaku didata, barang bukti disita, serta diminta membuat surat pernyataan.
Pelaku juga bersedia mengikuti kegiatan sosial dengan pendampingan petugas. Namun, jika perbuatan diulangi, proses hukum tegas akan langsung diterapkan.
Selanjutan, Pelanggaran Skala Besar dan Jaringan. Dalam kasus ini Polda Bali memfokuskan sumber daya penyidik untuk mengusut tuntas dugaan penimbunan skala besar, keterlibatan pemodal/mafioso, oknum di jalur distribusi, hingga manipulasi barcode dan surat rekomendasi. Kasus dalam kategori ini dipastikan bermuara ke meja hijau peradilan.
"Pembedaan penanganan bukan merupakan bentuk pilih kasih, melainkan upaya memastikan penegakan hukum berjalan secara proporsional," terang Wisnu.
Di tengah situasi kelangkaan dan antrean, Polda Bali menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat yang tetap tertib di SPBU, serta warga dan pemilik toko yang tergerak membagikan air minum gratis bagi jemaah antrean.
Polda Bali bersama Pemprov Bali dan Pertamina berkomitmen terus mengawal alur distribusi hingga pasokan BBM kembali normal. Kepolisian pun mengajak warga ikut aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM, penimbunan, atau penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar, segera sampaikan informasi kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," tutup Wisnu.