DENPASAR, bali.saatini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali secara resmi mengambil langkah darurat dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur pemerintahan, BUMN, dan BUMD mulai 15 hingga 17 Oktober 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai wilayah Pulau Dewata.
Aturan penyesuaian sistem kerja ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Indra nomor B.39.008/48412/TLK/B.ORG yang diundangkan pada 14 Oktober 2026.
Dalam edaran tersebut, langkah WFH diterapkan guna mengurangi mobilitas masyarakat di jalan raya sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM yang tengah dipercepat oleh PT Pertamina.
Melalui edaran resmi Pemprov Bali, seluruh pimpinan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, hingga pimpinan BUMN dan BUMD diminta mengarahkan pegawainya untuk bertugas dari tempat tinggal masing-masing selama tiga hari.
Pemprov Bali menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini difokuskan untuk menjaga stabilitas daerah di tengah upaya pemulihan pasokan energi.
"Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PT Pertamina khususnya kelancaran penyediaan dan distribusi BBM dengan aman dan nyaman, seluruh pimpinan instansi diminta menerapkan sistem kerja WFH dari rumah pada 15 Oktober hingga 17 Oktober 2026," tulis keterangan resmi Pemprov Bali.
Meski WFH diberlakukan secara meluas, Pemprov Bali menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor-sektor krusial.
Pegawai yang berada di unit pelayanan publik langsung, pelayanan kedaruratan, serta instansi keamanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office) guna memastikan fungsi pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Dampak kelangkaan BBM ini juga merambah ke sektor pendidikan. Pemprov Bali menginstruksikan seluruh satuan pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, hingga perguruan tinggi, untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring selama periode 15 hingga 17 Oktober 2026, dengan tetap menjaga efektivitas serta mutu pendidikan.
Pemerintah daerah mengimbau seluruh instansi agar pelaksanaan tugas secara WFH tetap memperhatikan kelancaran administrasi pemerintahan dan pencapaian target kinerja.
Keterbatasan stok BBM di lapangan sendiri telah dilaporkan terjadi sejak Minggu (11/10/2026), memicu kelangkaan di area vital seperti Denpasar dan Badung, serta kawasan wisata populer termasuk Kuta Selatan, Canggu, hingga Ubud.
Tinggalkan Komentar